Perubahan iklim merupakan masalah global yang membutuhkan kolaborasi antarnegara untuk mengatasi krisis yang semakin mendesak. Negara-negara di seluruh dunia telah menyadari pentingnya tindakan bersama dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim.
Salah satu upaya paling signifikan adalah Perjanjian Paris yang diadopsi pada tahun 2015. Perjanjian ini menargetkan untuk membatasi kenaikan suhu global tidak lebih dari 2 derajat Celsius di atas tingkat pra-industri, dengan usaha untuk mempersempitnya hingga 1,5 derajat Celsius. Negara-negara yang berpartisipasi berkomitmen untuk menyusun Rencana Aksi Nasional atau NDC (Nationally Determined Contributions) yang mencakup langkah-langkah konkret dalam mitigasi emisi dan adaptasi perubahan iklim.
Selain itu, forum internasional, seperti Konferensi Pihak (COP), memberikan platform bagi negara-negara untuk mendiskusikan kemajuan, tantangan, dan solusi dalam menghadapi perubahan iklim. COP ke-26 di Glasgow pada tahun 2021, misalnya, menekankan pentingnya pemetaan jalur menuju netralitas karbon pada tahun 2050. Negara-negara juga diharapkan untuk memberikan laporan tiga tahunan tentang kemajuan mereka dalam mencapai tujuan ini.
Kerja sama lebih lanjut terlihat melalui inisiatif keuangan dan teknologi antara negara maju dan berkembang. Dana Iklim Hijau, yang didirikan untuk mendukung proyek-proyek iklim di negara-negara berkembang, berperan penting dalam menyediakan akses sumber daya untuk beradaptasi dan memitigasi perubahan iklim. Negara-negara maju berjanji untuk memberikan 100 miliar dolar per tahun hingga 2020 untuk membantu negara-negara berkembang mengatasi dampak perubahan iklim.
Di tingkat regional, kerja sama juga terjadi melalui organisasi seperti Uni Eropa dan ASEAN. Uni Eropa telah menetapkan target ambisius untuk mengurangi emisi hingga 55% pada tahun 2030 dan menjadi netral karbon pada tahun 2050. Sementara itu, ASEAN bekerja sama dalam mengimplementasikan rencana aksi terkait perubahan iklim, termasuk pertukaran informasi dan teknologi antara anggotanya.
Berbagai proyek penelitian dan pengembangan yang melibatkan lebih dari satu negara juga menunjukkan sinergi dalam menghadapi krisis ini. Misalnya, proyek untuk pengembangan energi terbarukan dan pengurangan penggunaan bahan bakar fosil berfokus pada inovasi teknologi bersih yang mempercepat transisi menuju ekonomi rendah karbon.
Kerja sama internasional dalam menangani perubahan iklim tidak hanya terbatas pada pemerintahan. Masyarakat sipil dan sektor swasta juga berperan aktif, menyebabkan kolaborasi multi-stakeholder yang melibatkan organisasi non-pemerintah, perusahaan, dan komunitas lokal. Ini menciptakan pendekatan yang lebih holistik dan inklusif dalam mengatasi tantangan perubahan iklim.
Akhirnya, pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang isu perubahan iklim juga sangat penting. Dengan meningkatkan pemahaman dan komitmen individu, negara-negara dapat mendorong kebijakan yang lebih ambisius dan inovatif untuk menghadapi krisis ini secara efektif.